kegiatan Workshop Penyusunan Road Map Advokasi P2 HIV yang digagas Female Plus. foto :dok
KOTA BEKASI, POSRONDA.ID – Minimnya peran dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi terkait tufoksi, menimbulkan keresahan bagi para pegiat HIV/AIDS. Bahkan dinilai berjalan ditempat.
Demikian terungkap dalam kegiatan Workshop Penyusunan Road Map Advokasi P2 HIV yang digagas Female Plus, di Restauran Trudish, Bekasi Utara, Rabu (30/11/22).
Menyikapi kondisi tersebut, para pegiat HIV/AIDS mendesak agar KPA Kota Bekasi memaksimalkan peran dan fungsinya, khusunya dalam hal mengedukasi, mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat.
Darmawan Direktur Yayasan Sebaya usai kegiatan Workshop saat diminta tanggapannya mengatakan, kegelisahan atau keresahan para penggiat HIV/AIDS terkait tidak maksimalnya fungsi dan peran KPA Kota Bekasi adalah hal yang wajar.
Darmawan sendiri mengaku, sangat berharap pemangku jabatan dalam hal ini Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi bisa melakukan intervensi. Misalnya kata dia, dalam struktural, ada Ketua Harian KPA Kota Bekasi, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kesekretariatan yang diisi oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sedangkan Plt Wali Kota Bekasi selaku Ketua KPA Kota Bekasi, lanjut Darmawan, bisa langsung melakukan intervensi.
“Plt Wali Kota Bekasi harus bisa intervensi atas kinerja KPA Kota Bekasi yang juga merupakan bawahannya di pemerintahan. Sehingga KPA Kota Bekasi bisa maksimal,” tandasnya.
Intervensi yang perlu dilakukan Tri Adhianto selaku Plt lanjut Darmawan, dari mulai anggaran sampai kegiatan, hingga akhirnya program yang dilakukan para penggiat HIV merasa ada negara di situ.
“Tidak seperti sekarang, dimana sampai saat ini, teman-teman penggiat HIV/AIDS yang punya komitmen, secara pribadi sebagai bentuk kewajiban moral yang harus dilaksanakan, yakni bahwa peran yang tidak dilakukan pemerintah kita ambil. Misalnya, bagaimana orang-orang yang terinfeksi kita motivasi, jangan sampai gagal move on, bisa sehat kembali dan bisa produktif, jadi seperti semula dan yang penting tidak menularkan ke orang lain,” bebernya.
Dengan peringatan Hari HIV/AIDS se- dunia, Darmawan berharap, peringatan jangan hanya jadi momen seremonial saja, tapi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memang jadi rutinitas penggiat, karena program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus tetap dilaksanakan.
Untuk diketahui, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten/Kota mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai Permendagri No. 20/2007 tentang pedoman umum pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulan HIV/AIDS di daerah.(par)